Roadshow TP PKK NTB di KLU, Wagub Launching Posyandu Keluarga

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd melaunching posyandu keluarga dirangkaikan dengan road show kunjungan kerja TP PKK Provinsi NTB di Dusun Sira Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Turut dihadir sejumlah kepala OPD Pemprov NTB, kepala OPD Pemkab Lombok Utara, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono, SH, para camat dan kades serta ketua TP PKK desa se-KLU. "Pembangunan di NTB pondasi utamanya adalah pembangunan kesehatan. Pengalaman saat ini betapa kesehatan itu nomor satu dalam hidup kita. Di lokasi ini kita bertemu, berproduktivitas, disaat sulit masa pendemi ini," kata Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada saat launching Posyandu Keluarga di Dusun Sira Desa Sigar Penjalin, Sabtu (12/09).
 
Dikatakan wagub, saat ini vaksin pandemi Covid-19 hanya satu yaitu menggunakan masker lantaran vaksin yang berbentuk obat hingga kini belum ditemukan. Seraya mengajak pemangku kepentingan menyosialisasikan penggunaan masker. "Polri-TNI bersama kita untuk memperjuangkan 100 persen maskernisasi. Maka dari itu mesti kita wujudkan 100 persen masker di NTB" ajaknya. Wagub Rohmi juga menyampaikan, kalau semua kegiatan PKK betul-betul dilakasanakan, cita-cita NTB gemilang bukan hanya di atas kertas, tetapi nyata bisa dilakukan. Untuk melaksanakan itu, ia mengajak jajaran TP PKK di 10 kabupaten/kota untuk berusaha secara bersama-sama mewujudkan cita-cita tersebut. "Berbicara revitalisasi posyandu, tadi ibu Ketua PKK KLU bertekad tahun 2020 ini 100 persen posyandu di KLU menjadi posyandu keluarga. Kalau itu bisa terealisasi, begitu besar multiplayer efeknya, kenapa? Karena dengan posyandu di keluarga, posyandu itu menjadi center edukasi, menjadi pusat edukasi dan itu ada di setiap dusun," pungkas orang nomor dua di NTB itu.
 
Dalam pada itu, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengatakan dari awal wakil gubernur selalu berpesan posyandu keluarga harus diprioritaskan. Dalam konteks posyandu keluarga, kata bupati, tentu ada beberapa hal yang perlu disepakati bersama-sama. Pertama penambahan 2 orang kader berikut penambahan honornya. "Maka, saya berharap bapak-bapak kepala desa untuk dapat mengangggarkannya," ungkapnya.
 
Kedua, terkait dengan program Posyandu dengan sasaran multi stakehorder, mulai kesehatan, pendidikan, pertanian, nelayan, dan lain-lain. Posyandu keluarga, kata Najmul, pos pemantauan untuk program yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, Bupati Najmul berharap merefleksikan posyandu keluarga secara empiris. Pasalnya, diharapkan ditahun 2020 dusun-dusun di Lombok Utara telah ditargetkan untuk melaksanakan posyandu keluarga. "Dan di setiap desa ibu-ibu ketua PKK desa mari menjadi komandan di lapangan posyandu keluarga" ajak Bupati Najmul.
 
Ditambahkan, dua hal fokus gerakan ibu-ibu di desa, yaitu PKK desa dan bunda PAUD di desa. Ibu-ibu kader PKK merupakan ujung tombak di lapangan. "Dengan membuat posyandu keluarga artinya ada tambahan tenaga. Mari kita kompak mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah," tegas Najmul. Bupati Najmul juga menyinggung Perda Provinsi NTB nomor 7 tahun 2020 terutama terkait penggunaan masker. Seraya berpesan di tempat-tempat umum setiap orang harus menggunakan masker. Semua orang harus berjuang untuk hidup normal dengan standar Covid-19. "Maka, saya minta tolong kepada bapak kepala desa untuk menyampaikan penggunaan masker di tempat umum. Dalam Perda juga disebutkan besaran denda, untuk masyaralat umum Rp.100 ribu dan PNS Rp.200 ribu," tutup Sekjen APKASI ini.
 
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc mengatakan Lombok Utara adalah kabupaten terakhir yang dikunjungi dalam rangka road show tim PKK provinsi."Kami melakukan kegiatan road swow dalam rangka gerakan PKK melawan covid," ungkap Niken. Lebih lanjut dituturkan, PKK sebgai unsur masyarakat yang selalu membantu program-program pemerintah. Perlu dikordinasikan, diarahkan dan dibantu dalam melaksanakan kegiatan perlawanan terhadap covid. "Kami di PKK provinsi selain melakukan bantuan-bantuan sosial juga mengarahkan kegiatan prioritas PKK langsung diarahkan menghadapi efek dari pandemi covid, terutama ekonomi dan sosial," terangnya.
 
Niken menjelaskan, Pokja 1 menangani anak remaja agar fokus diam di rumah belajar secara daring, sementara orang tua tidak siap menjadi guru. Pihaknya mencoba membantu ibu-ibu menjadi orang tua yang baik pada masa pandemi. Sementara Pokja 2, tutur Niken, mengarakan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) digencarkan kembali agar ibu-ibu bisa menghasilkan produk untuk menambah penghasilan keluarga. Pada Pokja 3 pihknya mengupayakan ibu-ibu disiplin mengelola sampah dari rumah. "Dan yang terakhir bagaimana aspek kesehatan, selain gebrak masker kami juga mengarahkan untuk melakukan posyandu keluarga berstandar Covid-19," imbuhnya.
 
Di tempat yang sama ketua TP PKK KLU Hj. Rohani, S.Pd menjelaskan, Lombok Utara mempunyai sebanyak 420 posyandu dengan jumlah kader 21.000 berdasarkan rincian 5 kader di masing-masing posyandu. Kedepan, kata Hj. Rohani, cita-cita TP PKK dan pemangku kepentingan secara simultan menjadikan semua posyandu sebagai posyandu keluarga," jelasnya. "Ditahun 2020 ini 100 persen menjadi posyandu keluarga. Itulah sebabnya pada hari ini kami berharap ibu Wakil Gubernur melaunching semua posyandu menjadi posyandu keluarga pada hari ini," ungkap Rohani.
 
Dikatakannya, untuk menambah pihaknya memaklumi dari 420 posyandu yang ada, baru 72 unit yang bisa dijadikan posyandu keluarga. Namun, kata Ketua TP PKK KLU ini, setelah pihaknya turun ke lapangan ternyata posyandu-posyandu yang belum dijadikan posyandu keluarga memikiki kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan posyandu keluarga. "Di dalamnya sudah terintegrasi dengan pengolahan sampah, taman bacaan, KRPL. Yang perlu ditekankan adalah pelayanan keluarga," pungkasnya.
 
Masih kata Rohani, sesuatu hal yang sulit tentu membutuhkan kerja sama semua pihak. Launching ini akan berimbas kepada kebijakan-kebijakan yang mengarah pada anggaran. "Kawan-kawan kader tetap semangat semoga apa yang kita lakukan membawa kepuasan dari kita sendiri," harap istri Bupati Lombok Utara ini. Rangkaian akhir acara Wagub NTB memberikan bantuan kepada 4 kelompok pekarangan pangan lestari melalui hatinya PKK dan 47 kelompok posyandu di Kabupaten Lombok Utara diterima secara simbolis oleh Ketua TP PKK KLU.
 
(api) foto: sid/humaspro

Terkait Covid-19, Pemda KLU Apel Siaga Implementasi Perda Penyakit Menular

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyelenggarakan kegiatan apel siaga dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum disiplin protokol penanganan Covid-19 sekaligus implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, berlangsung di halaman kantor bupati setempat, Senin (14/9). Hadir pula Pj. Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono, SH, unsur Kodim 1606/Lobar Danramil Bayan Kapten Turmuzi, para asisten dan beberapa pimpinan OPD beserta undangan.
 
Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH dalam amanatnya mengatakan, Pemda Lombok Utara melaksanakan apel siaga penegakan disiplin hukum protokol Covid-19 sebagai penanda implementasi Perda Nomor 7 tahun 2020 di seantero wilayah Lombok Utara. "Saya menyambut baik terlaksanannya kegiatan ini, semoga melahirkan ikhtiar yang dapat memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19," tuturnya. Bupati Najmul mengatakan, saat ini berada pada situasi yang tidak biasa lantaran menghadapi pandemi Covid-19. Persoalan pelik yang tak hanya menyangkut fisik tapi lebih pada soal kesabaran dan kedisiplinan semua individu untuk mencegah, memutus mata rantai sekaligus percepatan penanganan virus corona yang lebih cepat.
 
Disampaikan Bupati Najmul, kurang lebih delapan bulan semua elemen masyarakat menghadapi situasi pandemi yang tak menentu. Pun, pemerintah daerah telah berusaha terus-menerus melakukan perubahan pengetatan aturan protokol Covid-19. Seraya mengajak semua unsur dalam menghadapi situasi yang tidak menentu itu, agar tak lengah pandemi. "Kasus penyebaran Covid-19 di Lombok Utara belum bisa kita jamin telah mereda, kendati pun keadaan terkini kasus corona kita sudah melandai. Namun, masyarakat harus tetap menerapkan protokol Covid-19 dalam tatanan era baru ini. Kita juga perlu terus menyosialisasikan pentingnya masyarakat kita agar hidup bersih dan sehat," jelas bupati.
 
Menurutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan daerah melalui penegakan hukum protokol kesehatan, untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19. Pemerintah daerah bersama unsur TNI/Polri dan unsur stakeholder, terang bupati, sudah berupaya melakukan usaha-usaha persuasif, menekan kemunculan kasus baru. "Apel ini merupakan representasi kesiapan kita atas tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada kita. Untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan ketertiban masyarakat demi suksesnya penegakan disiplin hukum protokol kesehatan sesuai regulasi," imbuhnya.
 
Ditegaskan Bupati Najmul, kepercayaan negara harus dijawab dengan kesungguhan, keikhlasan, dan kepatuhan para unsur pemangku daerah yang diwujudkan dengan keseriusan dalam penanganan keamanan bersama dan kemaslahatan umum. "Saya mengajak kita semua, untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Virus Corona itu bukan ilusi, bukan halusinasi. Melainkan virus yang berbahaya dan mematikan. Oleh karenanya, pola hidup bersih dan sehat tiap orang, dari bangun tidur, ketika aktivitas di luar rumah hingga kembali pada keluarga, agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pastikan pakai masker, hand sanitizer, dan jaga jarak, untuk keselamatan kita semua," tandasnya.
 
Apel tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan cipta kondisi agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengendalikan diri dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menghadapi masa tatanan baru, semua pihak harus terus menyiapkan fisik yang kuat, mental yang teguh, disiplin yang tinggi serta optimal mematuhi regulasi terkait protokol kesehatan. Terlebih lagi, masih kata bupati, regulasi secara spesifik mengatur penanganan penyakit menular, di antaranya Corona Virus Desease 2019. "Kesiapan pemda Lombok Utara menindaklanjuti Perda Nomor 7 tahun 2020 adalah menerbitkan surat edaran dan membuat Peraturan Bupati Lombok Utara. Hari ini, sesuai dengan regulasi, tanda dimulainya penggunaan wajib masker seantero KLU. Mari kita laksanakan demi kelangsungan hidup kita semua dan pencegahan pandemi Covid-19 di daerah kita," pungkas Sekjen APKASI itu.
 
(api) foto: sid/humaspro

Bupati Lombok Utara Sampaikan Penjelasan KUA PPAS APBDP 2020

Tanjung, Humaspro Setda KLU - Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyampaikan penjelasan pemerintah Kabupaten Lombok Utara atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, saat Paripurna DPRD setempat, Senin (14/9).
 
Paripurna yang dihadiri 26 orang dari 33 anggota DPRD KLU itu dipimpin langsung Ketua DPRD Nasrudin, SH.I didampingi Wakil Ketua I H. Burhan M. Nur, SH, dan Wakil Ketua II Mariadi, S.Ag. Hadir pula Pj. Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, Wakapolres Lombok Utara Kompol Setia Wijatono SH, Pasi Intel Kodim 1606/Lobar Mayor Jalal Saleh, serta para Kepala OPD lingkup Pemkab Lombok Utara. "Agenda paripurna ke-15 masa sidang III tahun dinas 2020 pada hari ini, terkait paripurna penjelasan kepala daerah terhadap KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2020," ungkapnya membuka sidang.
 
Menurutnya, berdasarkan Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 mengatur batas akhir penyerahan rancangan KUA APBD perubahan kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus 2020. Lalu penyampaian kepala daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September 2020. "Pengambilan persetujuan antara kepala daerah dengan DPRD paling lambat 30 September 2020, sehingga menyisakan waktu terbatas untuk memperjuangkan pembahasannya. Melaksanakan itu diperlukan evaluasi berikutnya agar sesuai dengan peraturan yang ada," terangnya.
 
Dalam pada itu, Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menyampaikan beberapa hal misalnya penyusunan APBD merupakan rencana anggaran pendapatan, belanja daerah serta pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Prosesnya didahului oleh penyusunan KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Perbaikan atau penyesuaian alokasi anggaran memungkinkan terjadi perubahan APBD. Hal itu memungkinkan, kata bupati, apabila harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja. Ditemui keadaan menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.
 
Disampaikannya, perubahan KUA APBD dan PPAS tahun 2020 merupakan perubahan yang luar biasa, lantaran peristiwa bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda dunia, nasional dan daerah, berlangsung sejak awal tahun 2020. Dijelaskan bupati, secara umum KLU mengalami pengurangan pendapatan dan pembiayaan untuk program dan kegiatan pembangunan sebesar Rp. 240 milyar lebih, lantaran terjadinya pengurangan dana transfer selain berkurangnya asumsi PAD yang cukup drastis. Akibatnya, jelasnya lagi, banyak program dan kegiatan pembangunan yang tak dapat dijalankan semestinya. "Penjabaran perubahan APBD sendiri telah mengalami 4 (empat) kali refocusing sampai dengan rancangan perubahan KUA-PPAS ini disampaikan kepada DPRD. Menyikapi dan menindaklanjuti dengan cepat berbagai petunjuk dan regulasi yang terus diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19," jelasnya.
 
Dalam penjelasannya terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2020, Sekjen APKASI itu membeberkan pendapatan daerah selama pelaksanaan APBD KLU tahun 2020 diproyeksikan penerimaan pendapatan daerah yang targetnya tidak dapat dicapai ditetapkan dalam APBD tahun 2020 sebagai dampak Covid-19. Hal itu kemudian menyebabkan terjadinya perubahan asumsi penerimaan pendapatan baik pengurangan maupun penambahan.
 
Secara umum, urai bupati, pendapatan pada APBD-P tahun 2020 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 17,41 persen dari target sebesar Rp. 1,041 triliun lebih menjadi Rp. 860,3 milyar lebih, terdiri dari pengurangan dan penambahan. Penurunan target penerimaan pendapatan daerah pada komponen PAD mencapai 51,33 persen dari target Rp. 220,55 milyar lebih menjadi Rp. 107,34 milyar lebih. Lalu dana perimbangan juga diperkirakan turun sebesar 11,57 persen dari target Rp. 637,47 milyar lebih turun sebesar Rp. 563,73 milyar lebih.
 
Sementara hanya sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah yang mengalami peningkatan sebesar 3,08 persen dari target sebesar Rp. 183,58 milyar lebih meningkat menjadi Rp. 189,22 milyar lebih. Peningkatannya, menurut kepala daerah KLU ini, hanya pada komponen pendapatan bersumber dari dana insentif daerah (DID) sebesar 42,22 persen dari target sebesar Rp. 32,13 milyar lebih meningkat menjadi Rp. 45,72 milyar lebih. "DID ini diperuntukkan dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19," terangnya kepada anggota DPRD.
 
Lebih lanjut dijabarkan bupati, terkait kebijakan perencanaan dan prioritas belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2020 disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mendukung penanganan dan pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19. "Begitu juga pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya," imbuhnya. Total belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 diproyeksikan mencapai Rp. 879,59 milyar lebih atau turun 18,38 persen dari APBD murni tahun 2020, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 436,27 milyar lebih turun 0,65 persen dan belanja langsung mencapai Rp. 443,31 milyar lebih (turun 30,58 persen) dengan demikian proporsi belanja tidak langsung langsung mencapai 49,60 persen dan belanja langsung 50,40 persen.
 
Belanja langsung pada perubahan APBD tahun 2020 diproyeksi sebesar Rp. 443,31 milyar lebih dialokasikan untuk pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp. 292,86 milyar lebih, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp. 53,78 milyar lebih, urusan pilihan Rp. 35,52 milyar lebih, serta urusan pemerintahan fungsi penunjang Rp. 61,13 milyar lebih. Sementara itu, sambung bupati, perubahan APBD tahun 2020 untuk plafon anggaran sementara terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga dalam komponen belanja tidak langsung diproyeksikan mencapai Rp. 436,27 milyar lebih atau diproyeksi berkurang sejumlah Rp. 2,85 milyar lebih (turun 0,65 persen).
 
Pengurangan belanja tidak langsung itu, dirincikan bupati, terjadi pada pengurangan belanja pegawai menjadi Rp. 246,5 milyar lebih. Mengalami penurunan sejumlah Rp.19,58 milyar lebih (7,36 persen). Belanja hibah menjadi Rp. 30,03 milyar lebih atau turun sebesar Rp. 2,74 milyar lebih (8,36 persen). Belanja bantuan sosial menjadi Rp. 650 juta atau turun Rp. 350 juta (35 persen). Lalu, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa menjadi Rp. 7,31 milyar atau turun Rp. 7,74 milyar lebih (51,45 persen), belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta partai politik menjadi Rp. 114,6 milyar lebih atau turun Rp. 8,26 milyar lebih (6,72 persen).
 
Kemudian, penambahan belanja tidak langung terjadi pada komponen belanja tak terduga menjadi Rp. 37,08 milyar lebih atau naik sebesar Rp. 35,83 milyar lebih (2.886,6 persen). Anggaran itu, disampaikan bupati, dipergunakan untuk penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, seperti penanganan kesehatan, dampak ekonomi berupa penyediaan jaring pengaman sosial, kegiatan penanganan dan pencegahan dampak Covid-19 maupun penanganan dampak sosial lainnya. “Melalui kesempatan yang baik ini, kami mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan kerjasama, bahu membahu dan bekerja keras dalam rangka penanggulangan bencana non alam pandemi Covid-19. Ini agar masyarakat kita dapat segera pulih demi mewujudkan masyarakat Lombok Utara yang religius, berbudaya, adil dan sejahtera seperti cita-cita kita bersama,” jelasnya.
 
(api) foto: sid/humaspro

Contacts

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +62-370-6147277
  +62-370-6147277
  Jln. Tioq Tata Tunaq Tanjung

Media Sosial